Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jakarta, Properti Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pelelangan dini untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 dan sudah dimulai sejak Oktober 2020. Total paket proyek infrastruktur sebanyak 4.060 paket. Total paket infrastruktur tersebut senilai Rp46,64 Triliun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 28 November 2020. 

Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR mengatakan lelang dini ini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara dari proyek pembangunan infrastruktur. 

“Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa,” kata Basuki dari laman kementerian PUPR, Selasa (1/12/2020). 

Akan ada enam program yang difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak panemi Covid-19. Antara lain adalah peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI , pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun. Anggaran ini dialokasikan ke beberapa proyek infrastruktur diantaranya infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,09 triliun. 

Dari total pagu anggaran tersebut, pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring status 27 November 2020 untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 1.910 paket senilai Rp18,8 triliun, permukiman 630 paket senilai Rp7,38 triliun, dan perumahan 257 paket senilai Rp1,88 triliun. Kontrak paket pekerjaan ini berasal dari organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.